BANTUL — Upaya menghadirkan pengakuan negara atas jasa wartawan Harian Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin atau Udin, terus digenjot. Setelah melalui serangkaian kajian, PWI DIY bersama Tim Ad Hoc resmi meminta dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional untuk almarhum.
Ketua PWI DIY, Hudono, hadir langsung dalam audiensi tersebut didampingi Anggota Dewan Pakar PWI DIY sekaligus Penasihat Tim Ad Hoc Ahmad Subagya, serta Ketua Tim Ad Hoc Ki Bambang Widodo. Turut hadir pula sejumlah pemimpin redaksi media di Yogyakarta, di antaranya Pemimpin Redaksi SKH Kedaulatan Rakyat Octo Lampito, Pemimpin Redaksi Tribun Jogja Taufik Juwariyanto, dan Pemimpin Redaksi Radar Jogja Zaki Mubaroq.
Jejak Perjuangan Udin dalam Sejarah Kebebasan Pers
Dalam pertemuan itu, PWI DIY memaparkan perkembangan pengusulan Udin, termasuk dokumen sejarah, arsip pemberitaan, dan berbagai jejak perjuangannya. Udin dikenal sebagai wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik dengan keberanian, di mana tulisannya pada masa itu menjadi bagian penting dari dinamika sosial dan politik di Bantul.
Peristiwa yang menimpa Udin setelah menjalankan tugas jurnalistik menjadi salah satu catatan krusial dalam perjalanan kebebasan pers di Indonesia. PWI DIY menilai pengusulan ini bukan sekadar penghormatan kepada seorang wartawan, melainkan bagian dari ikhtiar merawat sejarah kebebasan pers dan demokrasi di negeri ini.
Dukungan Pemkab Bantul untuk Kelengkapan Arsip dan Notulensi
Ahmad Subagya menegaskan bahwa posisi Bupati Bantul sangat strategis dalam membantu Tim Ad Hoc menggali serta melengkapi prasyarat material pengusulan. Menurutnya, dokumen atau notulensi politik yang tersimpan di Sekretariat DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Bantul dapat menjadi bahan penting yang selama ini mungkin belum terungkap.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyambut baik usulan tersebut dan membuka ruang untuk membantu proses pengumpulan dokumen sejarah yang berkaitan dengan perjalanan Udin. Arsip yang tersimpan di lingkungan pemerintah maupun lembaga daerah dinilai dapat melengkapi kajian akademis dan objektif yang tengah disusun Tim Ad Hoc.
"Ini Bukan Hanya Tentang Udin, tapi Nilai Keberanian"
Hudono menegaskan bahwa pengusulan Udin sebagai Pahlawan Nasional merupakan bagian dari tanggung jawab insan pers dalam menjaga ingatan mengenai perjuangan kebebasan pers. “Ini bukan hanya tentang Udin sebagai seorang wartawan, tetapi tentang nilai perjuangan, keberanian dan kebebasan pers yang harus terus diwariskan kepada generasi berikutnya,” ujarnya.
Ia berharap dukungan Pemkab Bantul dapat menjadi fondasi kuat dalam proses pengusulan secara berjenjang. Komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah DIY serta kementerian terkait selanjutnya akan terus dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Inventarisasi Dokumen dan Kesaksian Sejarah Masih Berlanjut
Tim Ad Hoc masih melakukan inventarisasi dokumen, kesaksian sejarah, arsip pemberitaan, dan berbagai bukti pendukung lain sebagai bagian dari penyusunan berkas pengusulan. Pengakuan Udin sebagai Pahlawan Nasional nantinya diharapkan menjadi simbol bahwa keberanian memperjuangkan kebenaran dan kepentingan publik merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa.
