YOGYAKARTA — Potensi belanja pemerintah pusat dan daerah yang tercatat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) tembus angka fantastis, Rp 918,2 triliun. Namun, realisasi transaksi berbasis digital baru mencapai 32 persen atau sekitar Rp 299,5 triliun hingga Agustus 2026.
Angka tersebut disampaikan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP, Patria Susantosa, di sela-sela Government Procurement Forum & Expo (GPFE) DIY 2026 di Yogyakarta, Rabu (5/8). Menurutnya, pengadaan bukan lagi sekadar urusan administrasi.
"Pengadaan itu bukan sebagai proses administratif belaka atau proses di atas kertas, tapi proses yang menentukan keberhasilan pembangunan, baik pusat maupun daerah," kata Patria.
Transaksi Digital Capai Rp 149,7 Triliun, Tanda Tangan Elektronik Digenjot
Dari total belanja digital yang sudah mengalir, porsi terbesar berasal dari transaksi melalui katalog elektronik. Nilainya mencapai Rp 149,7 triliun dengan melibatkan lebih dari 100 ribu penyedia barang dan jasa.
Katalog tersebut saat ini memuat sekitar 1,8 juta produk yang siap dipesan instansi pemerintah. Patria menegaskan, percepatan adopsi digital ini menjadi kunci efisiensi dan transparansi pengadaan.
"Ini tentunya menjadi daya ungkit yang besar dalam pembangunan nasional," ujarnya menambahkan.
Serapan Produk Lokal Capai 91,3 Persen, Jadi Andalan Industri Dalam Negeri
Yang menarik, hampir seluruh transaksi digital yang berjalan menyentuh produk buatan dalam negeri. LKPP mencatat nilai transaksi Produk Dalam Negeri (PDN) telah mencapai Rp 270,1 triliun, atau setara 91,3 persen dari total transaksi digital.
Capaian ini menjadi sinyal kuat bahwa belanja pemerintah mampu menjadi motor penggerak industri lokal. Patria menyebut, peran pelaku usaha dalam rantai pengadaan tidak bisa diremehkan.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan keterlibatan pengusaha sejak tahap awal perencanaan. Mulai dari analisis kebutuhan, survei pasar, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga pemetaan kapasitas produksi.
"Pelaku usaha adalah mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan masalah pembangunan," tegas Patria.
GPFE DIY 2026 Jadi Ajang Pertemuan UMKM dan Pengadaan Pemerintah
GPFE DIY 2026 yang digelar di Yogyakarta menjadi wadah strategis mempertemukan pelaku usaha, termasuk UMKM, dengan pejabat pengadaan dari berbagai kementerian dan daerah. Forum ini diharapkan mampu mendorong transaksi langsung dan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk lokal.
Dengan besarnya potensi anggaran yang dikelola, LKPP berharap para pelaku usaha memanfaatkan momen ini untuk memahami mekanisme pengadaan yang kini serba digital. Ke depan, percepatan realisasi belanja akan terus dioptimalkan agar dampaknya langsung terasa pada pertumbuhan ekonomi nasional.
