BANTUL — Kantor Imigrasi Kulonprogo memperluas jangkauan program Desa Binaan Imigrasi ke sejumlah kalurahan di pesisir Bantul dan Kulonprogo. Langkah ini diambil menyusul ditemukannya kasus warga pesisir yang menjadi korban perdagangan orang dengan modus penawaran kerja di Kamboja.
Kepala Kantor Imigrasi Kulonprogo, Muhamad Wahyudiantoro, menyebut kondisi ekonomi masyarakat dan keterbatasan akses informasi menjadi dua faktor utama yang membuat warga pesisir selatan rentan terhadap iming-iming pekerjaan nonprosedural.
"Kawasan pesisir pantai selatan memang memiliki potensi besar kerentanan TPPO. Alasan utamanya adalah faktor ekonomi serta keterbatasan informasi. Oleh karena itu, edukasi di wilayah-wilayah ini terus kami gencarkan," ujar Wahyu di sela sosialisasi di Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri, Bantul, Senin (10/8/2026).
Modus Penawaran Kerja ke Kamboja Jadi Alarm
Kasus warga Kulonprogo yang diberangkatkan secara ilegal ke Kamboja menjadi peringatan nyata akan bahaya ini. Para perekrut biasanya menjanjikan gaji tinggi, padahal korban justru berisiko mengalami eksploitasi di negara tujuan.
Tanpa pemahaman yang memadai tentang dokumen perjalanan dan prosedur resmi, warga mudah tergiur tawaran yang mengatasnamakan agen tenaga kerja. Kondisi ini yang coba diputus oleh Imigrasi Kulonprogo melalui edukasi rutin di tingkat kalurahan.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Jangkau Warga Lebih Luas
Upaya pencegahan tidak dilakukan sendiri. Imigrasi Kulonprogo menggandeng Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga pemerintah kalurahan agar informasi keimigrasian dan bahaya TPPO tersebar lebih efektif hingga ke akar rumput.
Sosialisasi tidak hanya menyasar calon pekerja migran, tetapi juga warga yang hendak bepergian ke luar negeri untuk ibadah seperti umrah. "Kami sengaja melaksanakan kegiatan sosialisasi Desa Binaan Imigrasi secara rutin di kalurahan-kalurahan wilayah Kulonprogo dan Bantul. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan informasi sejelas-jelasnya dari petugas kami dan tidak ikut-ikutan bekerja di luar negeri lewat jalur yang tidak benar," tegas Wahyu.
Tujuh Kalurahan Masuk Program Desa Binaan Imigrasi
Sejak beroperasi awal 2026, Kantor Imigrasi Kulonprogo telah membentuk tujuh Desa Binaan Imigrasi yang tersebar di Kabupaten Kulonprogo dan Bantul. Beberapa di antaranya adalah Kalurahan Sidutan, Triharjo, Sewon, Kasihan, dan Selopamioro.
Melalui program ini, pemerintah berharap literasi keimigrasian warga meningkat sebelum memutuskan bekerja atau bepergian ke luar negeri. Kesadaran kolektif di tingkat kalurahan dinilai penting untuk menangkal berbagai modus perekrutan tenaga kerja ilegal yang kian marak.
