JAKARTA — Rangkaian peristiwa ekonomi terjadi pada Kamis (31/7), ditutup dengan pengumuman resmi PT Pertamina (Persero) yang menurunkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp 15.950 per liter mulai 1 Agustus. Penyesuaian harga ini diumumkan melalui laman resmi Pertamina dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
Di sisi lain, keputusan penting datang dari Kementerian Keuangan yang menyatakan akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Langkah ini menyangkut pemisahan anggaran program Makan Bergizi Gratis dari pos anggaran pendidikan yang selama ini menjadi perdebatan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan mengikuti putusan MK mengenai pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis dari pos anggaran pendidikan. Kebijakan ini dipastikan berlaku paling lambat mulai 2028.
"Kita ikuti putusan MK. 2028 kan?" kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
Pernyataan ini menjawab spekulasi publik mengenai kelanjutan program andalan pemerintah tersebut setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi.
Temuan mengejutkan diungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait kualitas beras fortifikasi yang beredar di pasaran. Berdasarkan pengujian sampel dari berbagai daerah, ditemukan sekitar 80 persen beras fortifikasi tidak memenuhi standar mutu.
"Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh yang terdaftar (beras) fortifikasi, ada juga yang tidak terdaftar, yang terdaftar itu ada 80 persen tidak sesuai standar," kata Mentan dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Jumat.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengingatkan publik untuk waspada terhadap konten provokatif di media sosial yang mencatut namanya. Konten tersebut berisi larangan mendirikan kios dan toko kelontong dalam radius dua kilometer dari Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Yandri menegaskan informasi yang beredar itu menyesatkan dan menampilkan orang yang mirip dengannya. Ia merespons unggahan yang juga memuat ancaman denda atau perintah memindahkan toko apabila berada dalam radius tersebut.
Kabar baik bagi calon pembeli rumah datang dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Danantara siap membangun 141 ribu unit rumah susun (rusun) subsidi di lahan hibah Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Lahan seluas 30 hektare tersebut telah selesai proses serah terimanya kepada negara. Proses tersebut dibantu oleh Kementerian Keuangan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Proyek ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah penyangga ibu kota.