YOGYAKARTA — Strategi pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Yogyakarta resmi diarahkan menjadi agregator, bukan sekadar unit usaha simpan pinjam. Langkah ini diambil karena wilayah kota tidak memiliki sumber daya alam untuk diproduksi secara mandiri.
Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan menjelaskan, posisi kota yang tidak punya lahan produksi membuat koperasi lebih cocok berperan sebagai pemasok dan penjual produk dari daerah penyangga. "Kota Yogyakarta nggak punya sumber daya alam, sehingga yang paling pas bagi koperasi (KKMP) adalah agregator," katanya di Yogyakarta, Sabtu (1/8/2026).
Dari total 45 kelurahan di Kota Yogyakarta, baru 10 KKMP yang berjalan aktif. Wawan menilai pengurus koperasi di kelurahan tersebut lebih proaktif dalam menggerakkan organisasi.
Pasar produk sebenarnya sudah tersedia di lingkungan kelurahan masing-masing, terutama untuk bahan kebutuhan pokok warga. "Konkretnya, misalnya dari KDMP Kabupaten Bantul atau Sleman, kalau berasnya bagus, bisa dipasarkan juga ke koperasi (KKMP) di Kota Yogyakarta. Jadi, bisa sinergi dan dikolaborasikan, Yogyakarta tinggal ngambil pasokan produk dari kabupaten," paparnya, dikutip Antara.
Untuk menekan harga jual, KKMP bisa mengambil pasokan langsung dari Bulog. Namun Wawan menegaskan perlu ada privilese khusus bagi koperasi kelurahan agar harga yang didapat lebih masuk dibanding pengecer lain.
"Tinggal menyesuaikan penyuplai agar harganya lebih murah," ujarnya. Dengan skema ini, warga kelurahan bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih kompetitif karena rantai distribusi dipangkas.
Pemkot Yogyakarta juga mengusulkan konsep gandeng gendong agar koperasi berjalan maksimal. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) diharapkan menjadi mitra yang mengasuh KKMP di tiap kelurahan.
"Mungkin solusi konsepnya adalah gandeng gendong atau penitip plasma. Misalnya Kadin bisa mengampu membuat koperasi bersama dengan KKMP yang ada di kota. Kadin DIY juga bikin suatu koperasi bersama, terus kerja sama dengan koperasi-koperasi yang ada," kata Wawan.
Skema kemitraan ini diharapkan mempercepat pertumbuhan KKMP yang belum aktif sekaligus memperkuat posisi tawar koperasi yang sudah berjalan. Pemkot Yogyakarta menargetkan seluruh kelurahan memiliki KKMP yang berfungsi optimal sebagai agregator produk lokal.