DI YOGYAKARTA — Pada 2025, BULOG mencatat sejarah baru dengan menyerap 4,53 juta ton Gabah Kering Panen (GKP), angka tertinggi sepanjang perusahaan berdiri. Penyerapan ini memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani di berbagai daerah.
Direktur Utama Perum BULOG, Letjen TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., menjelaskan penugasan pemerintah yang diemban perusahaan memiliki efek berantai yang luas. Aktivitas ini melibatkan petani di hulu, pelaku usaha pengolahan, jasa logistik, hingga perdagangan pangan di hilir.
“Penugasan pemerintah kepada BULOG tidak hanya berhenti pada pengelolaan stok beras. Aktivitas tersebut menciptakan perputaran ekonomi yang melibatkan petani, pelaku usaha pengolahan, sektor logistik, hingga perdagangan pangan. Ketika seluruh rantai pasok bergerak bersama, manfaat ekonominya juga dirasakan secara luas oleh masyarakat,” ujar Ahmad Rizal, Rabu (5/8/2026).
Di sisi hilir, BULOG menjalankan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyaluran Bantuan Pangan. Sepanjang 2025, perusahaan menyalurkan 795,5 juta kilogram beras SPHP dan 719,3 juta kilogram Bantuan Pangan. Pada Semester I 2026, realisasi penyaluran masing-masing mencapai 627,56 juta kilogram dan 676,28 juta kilogram.
Program ini memberi dampak nyata pada pengeluaran rumah tangga. Sepanjang 2025, SPHP menghasilkan penghematan belanja hingga Rp1,99 triliun, sementara Bantuan Pangan mengurangi beban pengeluaran masyarakat sebesar Rp11,96 triliun. Pada Semester I 2026, nilai keduanya tercatat Rp1,57 triliun dan Rp11,24 triliun.
Total manfaat ekonomi langsung dari kedua program tersebut mencapai Rp13,95 triliun pada 2025 dan Rp12,81 triliun pada Semester I 2026. Akumulasinya sepanjang 2025 hingga Semester I 2026 menembus Rp26,76 triliun.
Untuk menjaga daya beli, BULOG menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras SPHP dengan skema regional. Wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi dipatok Rp12.500 per kilogram. Sementara itu, Sumatera lainnya, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur dibanderol Rp13.100 per kilogram, sedangkan Maluku dan Papua Rp13.500 per kilogram.
“Multiplier effect ini membuktikan bahwa kebijakan pangan pemerintah melalui BULOG mampu membangun siklus ekonomi yang saling mendukung. Petani memperoleh kepastian pasar, pelaku usaha pengolahan dan logistik mendapatkan peluang berkembang, sementara masyarakat dapat membeli pangan dengan harga yang terjangkau,” kata Ahmad Rizal.
Ke depan, BULOG berkomitmen memperkuat penyerapan hasil panen dalam negeri, menjaga mutu pangan selama penyimpanan, serta memastikan penyaluran SPHP dan Bantuan Pangan berjalan tepat jumlah, mutu, harga, dan sasaran. Perusahaan juga akan terus mengoptimalkan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah sebagai instrumen pengendalian inflasi pangan nasional.
Ahmad Rizal menegaskan peran BULOG bukan sekadar pengelola stok, melainkan instrumen perlindungan petani dan pengendali stabilitas harga. “Penugasan yang kami jalankan bukan hanya berkaitan dengan jumlah stok yang dikelola. Di dalamnya ada perlindungan bagi petani, aktivitas ekonomi bagi pelaku usaha, stabilitas harga, pengendalian inflasi pangan, hingga perlindungan terhadap pengeluaran rumah tangga,” tegasnya.