YOGYAKARTA — Rapat lintas sektor yang digelar Komisi D DPRD Kota Jogja bersama Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Bagian Hukum, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jogja menyepakati perlunya perubahan aturan. Kesepakatan ini menjadi dasar untuk merombak skema bantuan yang selama ini dinilai tidak menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja, Darini, mengungkapkan temuan di lapangan menunjukkan banyak warga dengan kondisi ekonomi riil miskin tetapi tercatat masuk dalam desil 6 ke atas pada DTKS. Pengkategorian ini otomatis menggugurkan hak mereka untuk mengakses program JPD yang selama ini dikhususkan bagi desil 1 hingga 5, serta Sankem yang dipatok sangat terbatas untuk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) desil 1 dan 2.
Darini menegaskan bahwa ketidakakuratan data dan kondisi perekonomian warga yang terus berubah menjadi alasan mendasar perlunya terobosan regulasi. Ia mencontohkan banyak ditemukan kasus warga yang secara riil tidak mampu tetapi datanya menunjukkan sebaliknya.
"Di lapangan ada warga yang betul-betul tidak mampu, tapi begitu dibuka datanya masuk desil 6 sampai 10. Maka kami bersepakat mendorong pelebaran hingga desil 6 agar mereka tetap terintervensi," tegas Darini dalam keterangan resminya, Senin (10/8/2026).