BANTUL — Optimisme itu disampaikan Kepala DKPP Bantul Joko Waliyo pada Senin. Ia mengatakan, target tersebut realistis karena realisasi luas tanam padi pada semester I 2026 sudah cukup tinggi, meski ia tidak menyebutkan angka pastinya.
"Di pertengahan tahun kemarin di semester I sudah cukup tinggi walaupun saya lupa angkanya, tapi harapan kami di akhir tahun tercapai," ujarnya.
Rekor Luas Tanam Jadi Modal Utama
Joko menjelaskan, luas tanam padi di Bantul mulai mencetak rekor pada 2025 dengan mencapai sekitar 32 ribu hektare. Angka ini merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Selama ini, luas tanam padi di Bantul paling tinggi 32 ribu hektare," katanya.
Untuk mencapai target 100 ribu ton surplus, DKPP menargetkan luas tanam padi tahun 2026 seluas 35 ribu hektare. Angka ini lebih luas 1 ribu hektare dibandingkan realisasi tahun lalu.
Strategi Percepatan Masa Tanam
Salah satu kunci untuk mencapai target tersebut adalah mempercepat siklus tanam. Joko mengimbau para petani untuk memangkas jeda waktu antara panen dan penanaman berikutnya.
"Jarak yang biasanya setelah panen itu tanam padinya sebulan kemudian, dapat diperpendek jadi 15 sampai 20 hari," ujarnya.
Dengan pola ini, intensitas pertanaman dalam satu tahun bisa ditingkatkan. Hal ini dinilai penting untuk menggenjot produksi di tengah keterbatasan lahan.
Konsumsi Beras Warga Bantul Menurun
Di sisi lain, DKPP mencatat adanya tren penurunan konsumsi beras masyarakat Bantul. Perubahan pola konsumsi ini turut mempengaruhi proyeksi surplus beras daerah.
"Dulu konsumsi beras 84 kg per kapita per tahun, tapi sekarang 62,54 kg per kapita per tahun," kata Joko.
Menurut dia, sebagian masyarakat mulai beralih ke sumber karbohidrat alternatif seperti umbi-umbian dan sorgum. Faktor kesehatan, seperti diabetes, juga disebut menjadi alasan sebagian warga mengurangi porsi nasi harian mereka.
"Mungkin faktornya juga ada yang mengurangi karena diabetes, ada juga yang mulai beralih ke umbi-umbian," ujarnya.
Penurunan konsumsi ini menjadi catatan tersendiri bagi pemkab. Selain fokus pada produksi, pemerintah juga terus memantau dinamika kebutuhan pangan warganya.
